Serang,bantenreformasi.com – Issue tidak sedap kembali mencoreng dunia Pendidikan di Kabupaten Serang, program kegiatan Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari pemerintah pusat di duga di jadikan ajang persengkongkolan jahat oknum-oknum perusak demokrasi.
Praktik lancung tersebut mencuat, setelah beredarnya sejumlah pemberitaan yang menyebutkan adanya upaya dugaan intervensi program revitalisasi sekolah di Kabupaten Serang, pada acara kordinasi di Gedung PGRI Cikande bulan lalu.
Menyikapi polemik tersebut langkah tegas langsung di tempuh oleh para penggiat aktivis antikorupsi, dengan melayangkan surat audiensi kepada DPRD Kabupaten Serang pada Jumat, 28 Mei 2026.
“Hari ini kami sudah melayangkan surat audiensi kepada Ketua lembaga legislatif (DPRD) Kabupaten Serang, sebagai langkah konkret atas timbulnya keresahan di masyarakat terkait isu-isu dugaan kongkalikong penunjukan perencana dan pelaksana kegiatan revitalisasi SMP di Kabupaten Serang pada tahun ini,”ungkap, Repiana
Menurutnya, permasalahan ini bukan sekadar masalah biasa melainkan sebagai upaya pembangkangan demokrasi yang menyangkut hajat orang banyak tanpa memperhatikan persoalan sosial ekonomi masyarakat.
“Narasi yang sudah beredar di pemberitaan, kajian kami menemukan adanya dugaan ketidak profesional pelayan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Untuk itu kami mendesak kepada DPRD dan APH untuk ikut mengawal dan mengawasi persoalan ini sampai kejujuran menemukan jalan kebenarannya,”tegasnya
Nada kecaman serupa datang dari Sukra, seorang aktivis pegiat sosial yang dikenal vokal. Ia menyayangkan mentalitas para pemangku kebijakan yang dinilai menggunakan kekuasaan demi memuaskan syahwat keserakahan personal.
“Sangat miris melihat kelakuan oknum pejabat saat ini. Mereka memanfaatkan jabatan dan wewenang demi hasrat syahwat kekuasaan yang memuncak, mengorbankan hak-hak anak bangsa untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Sukra dengan nada menyindir.
lanjut, Ia menyatakan bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi tempat mencerdaskan bangsa, bukan justru menjadi sarang koruptor pemakan uang rakyat. apakah mereka berani bertindak tegas, atau justru membiarkan institusi pendidikan terus digerogoti oleh mafia proyek, tutup sukra.
Publik kini menanti keberanian DPRD Kabupaten Serang dan APH apakah mereka akan berdiri tegak membela hak-hak anak bangsa, atau justru membiarkan masa depan pendidikan Serang digadai oleh para mafia proyek ( red).